TESIS (4219) - Politik Dinasti di Indonesia Dalam Perspektif Hukum dan Negara…

A B S T R A K Istilah ‘politik dinasti’ awam didengar pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XII/2015 Tentang Pengujian terhadap UU No. 8 Tahun 2015. Pokok utama yang dija…

TESIS (4217) - Surat Rekomendasi Kepala Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kab…

Penelitian berjudul Surat Rekomendasi Kepala Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo dilatarbelakangi dengan keberadaan tanda khusus yang terdapat dalam sertipikat hak milik yang di…

TESIS (4216) - Urgensi Pengaturan Subrogasi Akibat Pembayaran Oleh Pihak Keti…

Subrogasi dapat terjadi demi undang-undang dalam hal jaminan perorangan oleh pihak ketiga dan pada hipotek, yang mana apabila pihak ketiga memenuhi kewajiban debitor dalam membayar utang maka tanpa…

TESIS ( 4215 ) - Aksesibilitas Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

4215 Sho a

TESIS (4213) - Pembentukan Sistem Hukum Lisensi Satu Pintu Untuk Memfasilitas…

Penulisan ini beranjak dari masih ditemukannya pelanggaran Hak Cipta lagu dan/atau musik yang dilakukan oleh pelaku cover lagu dan/atau musik yang digunakan untuk mendongkrak popularitas mereka. Pr…

TESIS (4212) - Penyalahgunaan Keunggulan Ekonomi Sebagai Alasan Pembatalan Pe…

ABTRAK Penelitian tesis ini, mengangkat tema Penyalahgunaan Keunggulan Ekonomi Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian. Kesepakatan para pihak merupakan ruhnya perjanjian. Namun dalam praktek kes…

TESIS (4203) - Urgensi Pembaruan Peraturan Terkait Pemilikan Tanah Absentee d…

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis peraturan tentang tanah pertanian yang dimiliki secara absentee, apakah masih dapat diterapkan di Indonesia saat ini. Selain daripada itu, tujuan …

TESIS (4205) - Pertanggungjawaban Pidana Anak Berhadapan Dengan Hukum Yang Me…

Negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden secara sosial diakui sebagai penguasa yang memiliki kewenangan untuk mengatur, …

TESIS (4206) - Putusan Pengadilan Yang Menyimpangi Ancaman Hukuman Minimum Kh…

ABSTRAK Tindak pidana persetubuhan anak diatur pada Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan …

TESIS (4209) - Penyitaan Harta Benda Pelaku Tindak Pidana Sebagai Sarana Rest…

Selama ini apabila terjadi tindak pidana terhadap Anak, pihak korban tidak hanya menanggung sendiri kerugian materiil (yang dapat dihitung) dan kerugian immateriil (yang tidak dapat dihitung) antar…