TESIS (1279) - Perjanjian Buku Pada Perjanjian Pembiayaan Musyarakah

Pada prinsipnya setiap perjanjian yang ada pada Bank Syariah berupa perjanjian yang bentuk dan isinya berupa perjanjian yang telah baku, yang artinya perjanjian tersebut telah dibuat sepihak oleh…

TESIS (1278) - Akibat Hukum Pembatalan Merek Terhadap Perjanjian Waralaba

In the bussiness of the world can not cut from the competitors bussiness, whice to make the owner bussines to increase and develop the business which operated or to have it. On of the methode whi…

TESIS (1277) - Hak Ingkar Notaris Sebagai Pejabat Umum

Hak ingkar bukan hanya suatu hak untuk ingkar akan tetapi merupakan suatu kewajiban untuk ingkar dari pemberian kesaksian dikaitkan dengan adanya rahasia jabatan, berdasarkan Pasal 170 ayat (1) K…

TESIS (1276) - Konflik Norma Dalam UU Jabatan Notaris dan Peraturan Lelang Te…

Dalam penulisan tesis ini, penulis mencoba menulis mengenai konflik norma hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Lelang. Dalam mengkaji masalah ini, penulis menggunakan tipe pene…

TESIS (1275) - Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Larangan Hubungan Da…

Pengaturan mengenai pembagian harta perkawinan di dalam UU Perkawinan masih simpang siur dan tidak jelas, seperti pada Pasal 37 yang berlaku juga bagi pembatalan menyatakan apabila perkawinan put…

TESIS (1274) - Sanksi Oleh Dewan Kehormatan Notaris Terhadap Notaris Yang Mel…

Sebagai lembaga atau badan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan, bimbingan pembinaan, dan pembenahan bagi anggota perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, maka Dewan Kehormatan Notaris me…

TESIS (1273) - Jual Beli Kaveling Tanah Matang

Pembangunan perumahan dan permukiman bertujuan agar seluruh rakyat Indonesia memperoleh tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur. Dewasa ini, rumah tidak la…

TESIS (1272) - Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Dalam Penyal…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

1272

TESIS (1271) - Kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhad…

As a result of the enactment of Local Government Law (Act No. 32 Year 2004) and The Making Process of Legislation Law (Act No.10 Year 2004) public have greater opportunities to participate in the…

TESIS (1270) - Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Untuk Mengisi Blanko Akt…

Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang selama ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu memberikan kewenangan kepada PPAT untuk membuat (to make) akta tanah. Hal ini…