TESIS (1298) - Pendaftaran Pewarisan Hak Milik Atas Tanah Dengan Akta Pembagi…

Untuk melaksanakan pendaftaran tanah telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dilaksanakan dengan Peratu…

TESIS (1297) - Kedudukan dan Tanggung Gugat Notaris Pemegang Protokol

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

1297

SKRIPSI (1297) - Kekhususan Hukum Materiil Dan Hukum Formil Pengadilan HAM In…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

1297

TESIS (1296) - Peralihan Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan

Pendaftaran peralihan hak milik atas tanah berdasarkan putusan pengadilan adalah berpindahnya hak milik atas tanah dari satu pihak kepada pihak lain berdasarkan putusan pengadilan. Banyak permasa…

TESIS (1295) - Larangan Penjaminan Ulang Berdasarkan UU No.42 Th. 1999 Tentan…

Sesuai perkembangannya dan untuk menunjang sektor ekonomi di Indonesia diterbitkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu Pa…

TESIS (1294) - Kewajiban Notaris Dalam Membacakan Akta

Adanya kelonggaran kewajiban Notaris dalam membacakan akta sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf (l) dan ayat (7) Undang- Undang Jabatan Notaris (U.U.J.N.) melatar belakangi peneliti…

TESIS (1293) - Keabsahan Akta Akad Bank Syariah Yang Dibuat Oleh Notaris Yang…

Sasaran utama dalam penelitian ini untuk mengetahui tentang keabsahan akta akad Bank Syariah yang dibuat oleh Notaris yang tidak bersertifikat Lembaga Keuangan Syariah dan Sanksi terhadap Notaris…

TESIS (1292) - Penguasaan Tanah Dan Bangunan Oleh Orang Asing Yang Berkeduduk…

Pada perkembangannya, sekarang ini banyak dari orang asing yang memutuskan untuk menetap di Indonesia baik untuk berusaha maupun untuk tempat tinggal. Orang asing yang memutuskan untuk menetap di…

TESIS (1291) - Kedudukan Mengerjakan Tanah (SIMT) Dalam Pendaftaran Tanah

Kabupaten Lombok Tengah adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ibu kota daerah ini ialah kota Praya. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.208,39 km2. Ironisnya deng…

TESIS (1290) - Akibat Hukum Perkawinan Yang Terlambat Disahkan (Analisis Terh…

Seorang pria dan seorang wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dapat membuat perjanjian perkawinan pisah harta. Perjanjian perkawinan pisah harta ini harus dibuat dalam bentuk tertulis dan…