Perserikatan Perdata Notaris yang tertuang dalam Pasal 20 ayat (1) UUJN yang menjelaskan hanya sebatas kantor bersama, tentunya menuai kontroversi. Hal ini disebabkan perserikatan perdata telah a…
Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat). Hal tersebut mengandu…
Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik. Dalam jabatan notaris terdapat kepercayaan publik yang sangat besar. Tugas dan kewenangan notaris mem…
The existence of foreign investment has significance roles and contribution over the economic growth of the developing countries. Issues relating to foreign investment in the latter half of the 2…
Notaris mempunyai kewenangan dalam pembuatan akta pertanahan, selama kewenangan membuat akta pertanahan tersebut bukan merupakan wewenang dari pejabat lain sebagaimana pasal 15 ayat (1) UUJN. Not…
Ratio legis dari prinsip dissenting opinion dalam putusan pengadilan adalah agar putusan yang diambil tersebut benar-benar sesuai dengan hasil kesepakatan atau musyawarah dari hakim majelis. Tuju…
Sampai saat ini belum terdapat ketentuan perundang-undangan yang khusus (Lex Spesialis) mengatur tentang Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) antara instansi Pemerintah dan badan swasta, baik m…
Seiring dengan pesatnya dunia perdagangan dan ekonomi, menyebabkan makin kuatnya tingkat persaingan usaha di Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangn Praktek Monopoli dan Persa…
Dalam penulisan tesis ini, penulis mencoba menulis mengenai bangunan diatas tanah hak pengelolaan Kotamadya Surabaya sebagai obyek jaminan kredit di Bank. Dalam mengkaji masalah ini, penulis meng…