Perkembangan di bidang perekonomian yang semakin pesat membawa konsekuensi semakin seringnya penggunaan suatu kontrak/perjanjian baku di kalangan para pelaku bisnis. Perbankan sebagai lembaga yan…
Undang-Undang No 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa Gratifikasi bukan merupakan delik,…
Pelaksanaan prinsip syariah dalam produk perbankan secara teknis diatur melaui pasal 2 dan pasal 3 PBI Nomor 9/19/PBI /2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana da…
Kewenangan notaris membuat akta-akta yang berkaitan dengan pertanahan dan kewenangan PPAT membuat akta-akta tanah tertentu, menimbulkan suatu perbedaan persepsi terutama bagi notaris, di mana men…
The third amendment to the 1945 results in 2001 confirmed the position of the State Audit Board (BPK) as the only institution authorized to conduct an examination of management and financial resp…
Fenomena kawin kontrak terjadi hampir di setiap daerah, di Indonesia. Padahal tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa perkawinan bertujuan membentu…
Kebijakan pertanahan untuk tanah bagi rumah tinggal yang dituangkan dalam keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 diterbitkan dengan pertimbangan ba…
Penelitian hukum mengenai akibat hukum yayasan yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar terhadap hak atas tanah yayasan berusaha menghasilkan sebuah penjelasan yang sistematis dengan mengg…