Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui adanya kesatuan masyarakat hukum (desa atau nama lainnya) yang berbasis hak asal-usul atau adat-istiadat setempat termasuk yang bersumber dari hak ulay…
Penelitian hukum ini bertujuan guna mengetahui landasan filosofi keputusan fiktif negatif pejabat tata usaha negara dan akibat hukum keputusan fiktif negatif pejabat tata usaha negara. Hasil pene…
Tindak pidana korupsi saat ini sudah menjadi masalah global antar negara, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi d…
Hukum pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana khusus. Pidana khusus adalah pidana yang pengaturannya secara khusus ditujukan kepada golongan tertentu. Dalam kuliah Kebijakan Hukum Pidan…
Korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan sebagai jenis tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tin…
Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Sedangkan Perlindungan …
Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah ratio legis Undang-Undang Nomor 1/PnPs/ Tahun 1965 dan ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009. Penelitian ini adala…
Bank berdasarkan prinsip syari’ah atau bank syari’ah, berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi, yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada ma…
Implementation of construction services by the government is an activity that requires a construction budget that funds can be obtained from the State Budget and the Regions. In practice, this of…
Redistribusi tanah obyek landreform merupakan kebijakan pemerintah dalam menerapkan kehendak Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan UUPA No. 5 Tahun 1960, suatu usaha melindungi petani yang tidak mempuny…