-
Pemberlakuan Asas Retroaktif dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme menuai pro dan kontra. Pada awal Juli 2003 salah seorang terdakwa peristiwa Bom Bali 12 Oktober 2002 mengajukan perm…
Pada Nopember 2000, Departemen Kehakiman dan HAM (DepkehHAM) secara khusus Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), melalui Koperasi Pengayoman Departemen DepkehHAM (KPPDK) menjal…
Manusia semasa hidupnya pasti akan berhubungan dengan tanah, Manusia di dalam satu ruang lingkup Negara disebut sebagai warga Negara. Setiap warga negara mempunyai hak, salah satunya adalah hak a…
Tempat kedudukan Notaris telah ditentukan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Notaris harus menjalankan jabatan di kantor atau di tempat kedudukan yang ditunjuk baginya. Dalam praktikny…
Undang-Undang No. 5 tahun 1999 dirancang untuk menciptakan level of playing field bagi para pelaku usaha, dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Salah satu yang menarik adalah pengaturan tentang …
Pemilikan tanah secara absentee adalah pemilikan tanah pertanian yang pemiliknya berada di luar kecamatan yang berbeda dengan lokasi tanah pertanian dimaksud. Pemilikan tanah seperti ini dilarang…
Di dalam APBN, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang terbesar, hal ini sesuai dengan salah satu fungsi pajak itu sendiri yakni sebagai fungsi budgeter (anggaran). Posisi pajak …