Pemberian otonomi khusus untuk Provinsi Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua berimplikasi pada pemberian dana otonomi khusus yang diberikan…
Dalam hukum positif Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dikonsturksikan sebagai pembantu kepala kantor dalam pelaksanaan pendaftaran tanah untuk melaksakan kegiatan-kegiatan tertuntu, yaitu membuat…
Penulis mengangkat tentang status sertipikat hak guna bangunan di areal ruang ter- buka hijau. akan dimulai dengan mengungkapkantentang ruang terbuka hijau sebagai salah satu penataan ruang yan…
Kegiatan reklamasi yang tidak diatur didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria mengakibatkan kekaburan hukum. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji ketentua…
Tanah garapan merupakan bagian tanah Negara yang tidak diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria. Tanah garapan tidak dilekati dengan su…
Hak Pengelolaan merupakan salah satu hak atas tanah yang diatasnya dapat diberikan hak lain berupa Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan. Untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan…
Tulisan ini mencoba Mengangkat alas hak bangunan gedung di bawah tanah dari perspektif asas pemisahan horizontal serta pengaruhnya terhadap hak pemilik permukaan tanah yang juga dilihat dari dasa…
-
Desa yang merupakan institusi yang otonom dengan tradisi dan adat istiadat hukum sendiri serta relatif mandiri. Sebagai suatu entitas hukum eksistensi desa harus diakui, dihargai dan dilindungi dal…
Pemerintah memiliki kewajiban dalam pelayanan publik berdasarkan Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV yang mengatur bahwa negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelay…