Berdasarkan UU Fidusia, Izin Pemakaian Tanah (IPT) dapat dijadikan sebagai jaminan kredit. Namun tidak semua bank bersedia menerima agunan tersebut dikarenakan jangka waktu IPT relative pendek yai…
Perkawinan adalah sah apabila berdasarkan dari hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dan dicatatkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Suatu pembatalan perkawi…
Seiring dengan perkembangan teknologi serta guna untuk meningkatkan pelayanan hak tanggungan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Rep…
Penelitian berjudul kedudukan pemilik jaminan sebagai pemberi hak tanggungan pada pembiayaan mudharabah (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 38/PDT.G/2010/PN.BJ), dengan membahas per…
Penulisan tesis ini berawal pada kasus yang terjadi pada masyarakat yang masih banyak melakukan perkawinan hanya mengacu pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Agama Islam. Per…
Sejak pandemi virus covid-19, masyarakat pelaku ekonomi kreatif semakin mengalami kesulitan dalam memperoleh akses pendanaan dan pelayanan melalui lembaga keuangan, terutama melalui bank. Sementara…
Penelitian ini berjudul Tanggung Gugat Bank Syariah Atas Penetapan Keuntungan Pada Penghimpunan Dana, dengan permasalahan apakah penetapan keuntungan dalam penghimpunan dana dibenarkan secara sya…
ABSTRAK Kredit sindikasi internasional adalah kredit yang diberikan kepada debitur dengan lebih satu kreditur, yang mana diantara kreditur tersebut berasal dari negara yang berbeda debitur. Terhad…
Perbankan syariah dewasa ini telah menghadirkan berbagai alternatif produk yang berdasarkan prinsip syariah dan menunjukkan kecenderungan peningkatan minat dari masyarakat. Salah satunya adalah p…
Pertentangan norma hukum Pasal 18 ayat (1) UUHT dengan Pasal 21 (3) UUPA tentang keberadaan suatu jaminan atas tanah yang hapus haknya dan menjadi tanah negara, disatu sisi Pasal 21 ayat (3) meng…