Pengikatan penjaminan harta kekayaan perseroan terbatas yang dibuat sebelum berlakunya UUPT pada umumnya dilakukan oleh Direksi perseroan terbatas selaku debitor dengan atau tanpa RUPS. Bilamana …
Penelitian hukum ini dilatarbelakangi oleh ketentuan dalam UU 10/2008 dan UU 42/2008 yang melarang Pejabat BUMN menjadi pelaksana kampanye pemilu. Penafsiran yang berkembang terhadap konsep Pejab…
Penelitian hukum ini dilakukan karena di satu sisi Pejabat Sementara Notaris memiliki kewenangan, kewajiban dan larangan yang sama dengan seorang Pejabat Notaris. Di sisi lain terdapat perbedaa…
Yayasan merupakan pihak swasta yang dapat mendirikan pendidikan tinggi dalam rangka menyelenggarakan pendidikan formal. Setelah UU BHP, yayasan pendidikan tinggi diakui sebagai BHP Penyelenggara …
Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 98 Tahun 2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi, hanya Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) yang berwenang membuat akta koperasi. Padahal menurut Undang-Un…
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan khususnya pada bidang perbankan perlu menjalankan fungsinya dengan ba…
Tesis ini berjudul “Tanggung Jawab Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa”. Arti penting penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi Notaris adalah untuk mencegah Risiko H…