ABSTRAK ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR PELANGGARAN HUKUM DALAM PEMILU KEPALA DAERAH (Studi Kasus Kampanye Hitam Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2012). Pemilihan Umum K…
ABSTRAK Penyelenggaraan Pemilu memiliki potensi menimbulkan setidaknya empat macam permasalahan yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana pemilu, perselisihan administrasi pemilu, dan pers…
ABSTRAK ANALISIS TERHADAP AMAR PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU NOMOR 15/DKPP-PKE-I/2012 YANG BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT: STUDI KASUS PEMECATAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMU…
ABSTRAK The transfer function of the infrastucture, facilities and public utilitis in residental location will greatly affect people’s lives because each of the infrasucture, facilities an…
ABSTRAK Ali Rahman (031414153032). Dekrit Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, dibimbing oleh Sukardi Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wewenang presiden dalam mengeluarkan dekri…
ABSTRAK AlQadri Nur (031414153031). Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, dibimbing oleh Sukardi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengena…
Penelitian ini menganalisi tentang pengujian tindakan maladministrasi oleh calon petahana dalam sengketa Pilkada, terutama yang terkait dengan prinsip asas pemerintah yang baik dalam sistem pemer…
MPR sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengamandemen konstitusi. Selama ini agenda amandemen konstitusi, sebagian besar dipengaruhi oleh aktor politik. Sehingga partai poli…
Konstitusi Indonesia melalui Pasal 25A yang mengatur tentang wilayah negara menjadi kebijakan yang sangat penting. Namun Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 menginterpretasikan wilayah negara terdiri satu…
Norma konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (1) dan (2) UUD RI 1945 yang dijabarkan melalui ketentuan Pasal 9 Undang-undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden…