SKRIPSI (2659) - Fungsi Mahkamah Konstitusi Mengawal Ketentuan Pasal 33 Ayat …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

2659

TESIS (4090) - Pembentukan Peraturan Gubernur Berdasarkan Kewenangan Diskresi…

Tesis ini berjudul “Pembentukan Peraturan Gubernur Berdasarkan Kewenangan Diskresi Di Nusa Tenggara Barat” yang terdiri dari dua rumusan masalah yaitu Pertama, kedudukan dan dasar kewenangan …

TESIS (4778) - Sanksi Pidana Pembubaran Terhadap Partai Politik Yang Melakuka…

Sampai saat ini di Indonesia belum ada partai politik yang sebagai badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dalam kasus tindak pidana korupsi. Walaupun ada banyak fakta hukum yang menu…

TESIS (3471) - Eksistensi Izin Gangguan Sebagai Instrumen Hukum Pengendalian …

-

TESIS (3321) - Tanggung Gugat Pemerintah Atas Pelaksanaan Peraturan Kebijakan…

peraturan kebijakan (beleidsregel) pada hakikatnya merupakan produk dari organ, badan, atau pejabat administrasi atas dasar penggunaan kewenangan bebas (freies Ermessen) yang dimilikinya dalam ra…

TESIS (3309) - Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa

Pasal 1 ayat (7) UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, “Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawarat…

TESIS (3284) - Pertimbangan DKPP Dalam Penjatuhan Putusan Pelanggaran Kode Et…

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan asas kedualatan rakyat yang pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak terseb…

TESIS (4697) - Mekanisme Perubahan Formal Undang-Undang Dasar Negara Republik…

ABSTRAK Perubahan formal UUD NRI 1945 tidak mewajibkan partisipasi masyarakat. Materi muatan UUD NRI 1945 merupakan political document di mana bahwa aktor yang berwenang dalam perubahan di Indon…

TESIS (4012) - Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pengawasan Elektroni…

Pengawasan anggaran keuangan yang dilakukan Itwasda Polda Jawa Timur dalam melakukan pemeriksaan masih bersifat manual. Adanya pemeriksaan manual tersebut tidak akan efektif dan tidak efisien. Me…

TESIS (3091) - Kepastian Hukum Pembatalan Peraturan Daerah Yang Berlaku Lama …

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 137/PUU-XIII/2015 mencabut kewenangan pemerintah untuk membatalkan peraturan daerah yang sebelumnya pemerintah secara aktif membatalkan. Pasca putusan tersebut…