ABSTRAK topik penelitian tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Terkait dengan Aplikasi Pengajuan Perpanjangan HGB (Analisis Keputusan Mahkamah Agung Nomor 2587 K / Pdt / 2010), untuk mengatasi m…
Topik penelitian adalah perlindungan hukum pemegang hak guna usaha atas pembatalan sertipikat Hak Guna Usaha Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nom…
Badan hukum merupakan salah satu subyek pemegang hak atas tanah berdasarkan ketentuan hukum agraria di Indonesia. Tidak semua hak-hak atas tanah yang berlaku di Indonesia dapat dimiliki oleh bada…
terjadi sengketa. PPAT merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik yang berkaitan dengan tanah sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Metode penelitian yang d…
Judul Penelitian Pembatalan Sertipikat Hak Guna Usaha (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.31 PK/TUN/2011), dengan membahas permasalahan apa pertimbangan hukum dibatalkannya sertipikat HGU No.13/D…
Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah Kedudukan Eigendom Verponding Atas Penerbitan Sertipikat Yang Diperoleh Melalui Lelang. Hasil dari penelitian ini adalah: sebagai berikut: (a).…
Pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)wajib dilakukan dengan akta Notaris ataupun dengan akta PPAT sebagaimana di atur dalam Pasal 15 (1) UUHT. Berdasarkan ketentuan Pasal terse…
Pengelolaan Barang Daerah dapat dilakukan dengan cara Penggunaan Barang Daerah dan Pemanfaatan Barang Daerah. Penggunaan Barang Daerah merupakan konkritisasi dari Tindakan Hukum Publik atas Baran…