ABSTRAK Bentuk pertanggungjawaban seorang PPAT terkait pemalsuan identitas dalam pembuatan akta jual beli tanah pada dasarnya terdiri dari pertanggungjawaban secara pidana, secara perdata dan se…
Kebijakan Pemerintah dalam pengaturan mengenai pertanahan dalam penanaman modal dan investasi di Indonesia semakin penting untuk meningkatkan minat investor di Indonesia dan pengembangan pasar mo…
Penggunaan istilah pejabat umum bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah sampai dengan saat ini belum diatur oleh Undang-Undang tetapi diatur melalui Peraturan Pemerintah yang tingkatannya lebih rendah da…
Penertiban tanah terlantar yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional merupakan suatu upaya untuk menghindari tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan atau tidak dipergunakan secara sengaja oleh piha…
Sesuai dengan asas kebangsaan dalam pasal 1 UUPA maka menurut Pasal 9 juncto Pasal 21 ayat 1 UUPA hanya warga Negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Pada dasarnya badan-…
Tesis ini berjudul “Pendaftaran Tanah Secara Elektronik Dalam Hukum Pertanahan Nasional” dengan dua rumusan masalah yang Pertama, pembuktian hak secara tertulis dalam hal pendaftaran tanah seca…
Tesis berjudul “ASAS KEADILAN DALAM GANTI KERUGIAN PADA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012”, yang diteliti menggunakan metode yuridis norma…