Indonesia merupakan salah satu negara yang masih menerapkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana berat seperti tindak pidana narkotika, tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana lainnya. Bahwa …
Penerapan pidana denda bagi terpidana terutama dalam perkara korupsi belum sepenuhnya dapat diterapkan secara efektif. Hal ini disebabkan adanya sejumlah kendala teknis, salah satunya adalah terk…
Moratorium Remisi dikeluarkan oleh Dirjen Pemasyarakatan yang tidak memiliki kewenangan dalam hal pemberian efek jera terhadap narapidana tindak pidana korupsi karena kewenangannya berada pada ke…
Sistem pemerintahan Indonesia terdapat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua, yakni Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain terdapat Pemer…
Penggunaan diskresi sangat rentan terjadi penyalahgunaan wewenang. Unsur penyalahgunaan wewenang merupakan bagian inti delik dari tindak pidana korupsi, namun dalam Undang-undang Pemberantasan Tind…
Dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan melaksanakan asas peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009 bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan …
There are several practices of bribery in the private sector that have a direct impact on society, namely causing harm, but law enforcement officials cannot reach them because of a legal vacuum. …
Kejaksaan merupakan lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk mewakili negara. Pada perkembangannya kewenangan yang diimiliki Kejaksaan lebih didominasi dalam proses penuntutan tindak pidana…
Sehubungan dengan penyelenggaraan negara, pemerintah telah menjadi pembeli yang terbesar (the largest buyer) di dalam negara, dan proses itu dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa p…
Penangguhan penahanan adalah penangguhan tahanan tersangka/ terdakwa dari penahanan, tetapi penahanan masih sah dan resmi berlaku. Namun pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan…