TESIS (4020) - Peran Kejaksaan Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dal…

Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (legal research), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual app…

TESIS (2808) - Eksekutor Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsI Yang Penunt…

Berangkat dari definisi jaksa dan penuntut umum, ada baiknya kita simak kewenangan penuntut umum dan kewenangan jaksa KPK. Secara tegas KUHAP memisahkan kewenangan penuntut umum dan jaksa. Kewena…

TESIS (2752) - Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Memeriksa d…

Perlu digarisbawahi bahwa di dalam UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan bukan tentang pengadilan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korup…

TESIS (4608) - Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Dibidang …

Kerugian keuangan negara tidak dijelaskan dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi. Terkait kerugian keuangan negara dapat ditemukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Undang Undang Tindak Pida…

SKRIPSI (6341) - Pemberian Izin Terhadap Kewenangan Penyadapan Dalam Penyidik…

Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan di Indonesia saat ini telah mengalami perkembangan. Secara khusus dalam tahapan penyidikan tindak pidana korupsi, penyidik tidak hanya dilengkapi …

TESIS (2707) - Kewenangan Praperadilan Dalam Menguji Keabsahan Penetapan Ters…

ABSTRAK Tesis ini menggunakan judul “Kewenangan Praperadilan Dalam Menguji Keabsahan Penetapan Tersangka”. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memperoleh argumentasi mengenai obyek perkar…

DISERTASI (331) - Penggabungan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pi…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

331

SKRIPSI (5746) - Ratio Legis Ketentuan Wajib Hadir Dalam Pengajuan Permohonan…

Judul skripsi ini adalah “Ratio Legis Ketentuan Wajib Hadir Dalam Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali” yang menggunakan metode penelitian hukum doktrinal (doctrinal reseacrh) melalui pe…

TESIS (2577) - Penerapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Pen…

Dalam penuntutan perkara pidana dikenal adanya dua asas yang berlaku yaitu asas legalitas dan asas oportunitas. Kedua asas tersebut berada dalam posisi yang saling berlawanan, di satu pihak asas …

TESIS (2517) - Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan RI Dalam…

-