Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui esensi Praperadilan dalam sistem peradilan pidana terpadu dan untuk menganalisis ketentuan dari pasal 82 ayat (1) huruf d yang bertentangan dengan pengadil…
interpretasi sistematis atau interpretasi dogmatis dapat dilakukan dengan cara menghubungkan dengan undang-undang lain, yaitu, pengaturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W.), dimana ma…
Pertanggungjawaban pidana bagi penyedia jasa konstruksi dalam hal ini melibatkan Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas. Titik kesalahan dari masing- masing pihak berbeda-beda, tidak lain ada…
Penelitian berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris Yang Membuat Akta Kredit Palsu Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, dari hasil penelitian diperoleh suatu jawaban sebagai berikut: Pe…
Dalam pasal 1 poin ke-1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, disebutkan bahwa “ Partai Politik ada…
ABSTRAK Perkembangan korupsi sampai saat ini merupakan akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi secara baik karena landasan hukum yan…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisiskonsep obstruction of justice dalam tindak pidana korupsi dan surat penolakan persetujuan Majelis Kehormatan Notarisdalam tindak pidana k…
Fenomena korupsi di Indonesia hingga saat ini belum lenyap. Fenomena korupsi pun tidak hanya terbatas pada sektor publik yang melibatkan pejabat negara, pejabat daerah, aparat sipil negara, dan B…
Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (legal research), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual appro…
Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perolehan kembali barang miliknya yang dirampas dalam tindak pidana. Pihak ketiga pemilik barang dalam perkara pidana sering …