Pemerintah Indonesia telah meratifikasi UNCAC 2003 melalui Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2006. Hal tersebut menunjukan bahwa secara politis Indonesia telah menempatkan dirinya sebagai salah satu…
Sistem (teori) pembuktian hukum berdasarkan undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijsstelsel/bewijstheorie) memiliki dua bagian yang mendasar, yaitu antara sisi subjektif (keyakinan h…
ABSTRAK Praperadilan merupakan sebuah lembaga baru dalam penegakan hukum acara pidana Indonesia. Praperadilan dibentuk dengan sebuah tujuan untuk mengeliminir dan menilai sebuah prosedur dan kew…
Judul skripsi ini adalah “Ratio Legis Ketentuan Wajib Hadir Dalam Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali” yang menggunakan metode penelitian hukum doktrinal (doctrinal reseacrh) melalui pe…
Perkembangan teknologi telah mempengaruhi segala aspek kehidupan termasuk aspek finansial. Aset Kripto sebagai aset digital dibuat dengan tujuan untuk menciptakan iklim investasi yang bebas dari in…
Dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung berkedudukan sebagai pengadilan negara tertinggi, yang meliputi lingkungan peradilan Umum, peradilan Agama, peradilan Militer dan peradi…
Ketentuan “Predicate crime” terjemahan dari “Tindak Pidana Asal” dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidan Pencucian Uang merupakan syarat mut…
-
Keadilan, kepastian dan kemanfaatan merupakan 3 (tiga) nilai dasar yang terkandung dalam hukum. Permohonan Praperadilan maupun Judicial Review merupakan upaya guna mewujudkan 3 (tiga) nilai dasar…