One of the criminal penalties regulated in Article No. 10 of the Criminal Law Book (KUHP) is imprisonment. Imprisonment as referred to in Article No. 12 of the Criminal Law Book is categorized i…
Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dampaknya mempengaruhi masyarakat secara nasional maupun transnasional dan pemberian efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi, serta s…
Keuangan daerah adalah merupakan salah satu hal penting bagi pemerintahan daerah sehingga perlu kiranya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut agar dalam penggunaanya tidak terja…
Persoalan kewenangan jaksa KPK dalam menuntut TPPU ini sudah berlangsung lama, permasalahan legitimasi hukum dalam kewenangan penuntutan pada kasus TPPU yang tindak pidana asalnya tindak pidana k…
Korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga dalam pemberantasan memerlukan upaya ekstra, diakui atau tidak bahwa dalam pemberantasan korupsi selama ini menghadapai kendala baik teknis maupun …
Pemerintah Indonesia telah meratifikasi UNCAC 2003 melalui Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2006. Hal tersebut menunjukan bahwa secara politis Indonesia telah menempatkan dirinya sebagai salah satu…
Penelitian ini akan mengkaji tentang perluasan kewenangan praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang menitikberatkan pada tantangan p…
Dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung berkedudukan sebagai pengadilan negara tertinggi, yang meliputi lingkungan peradilan Umum, peradilan Agama, peradilan Militer dan peradi…
In Islamic law there is a legal order called Wakaf. In the perspective of the legal system of General Law / Anglo Saxon / Anglo America, known institution similar to wakaf, namely charitabletrust…
Ketentuan “Predicate crime” terjemahan dari “Tindak Pidana Asal” dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidan Pencucian Uang merupakan syarat mut…