Dalam penyelenggaraan proses lelang harus didahului dengan adanya pengumuman lelang yang bertujuan untuk mencari peserta lelang serta memberikan kesempatan kepada pihak ketiga yang merasa dirugik…
Kewenangan notaris dalam membuat suatu akta telah tercantum jelas dalam Undang-Undang no. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. tapi didalam isi UUJN sendiri, belum bisa memberikan suatu perlind…
Secara hukum Notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris. Ketika seorang Notaris melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris maka yang…
Dalam peraturan perundang-undangan yg berlaku (BW dan UU No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)menentukan beberapa persyaratan yg harus di penuhi untuk dapat di nyatakan sebagai akte otentik. …
Salah satu aspek penting dalam penyempurnaan Aturan Kepailitan Indonesia adalah pembentukan Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan Khusus (Extraordinary Court) dalam Lingkungan Peradilan Umum. Kewen…
Hukum Kepailitan merupakan sarana untuk menyelesaikan utang-piutang di antara debitur dan kreditur. Undang-Undang Kepailitan harus memberikan perlindungan kepada para kreditur apabila debitur tid…
Penyebutan Notaris sebagai Pejabat Umum dapat dilihat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sedangkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai Pejabat …
Waralaba menjadi salah satu pilihan usaha yang menjanjikan sebab antara pemberi dan penerima waralaba sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Dalam perkembangannya, pelaksanaan usaha tersebut mengal…