!
Pengaturan tentang pengawasan terhadap MAK di Indonesia, sebagaiaman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat menggunak…
Pemerintah dalam melaksanakan tugas atau fungsinya membutuhkan sarana dan prasarana baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, yang salah satunya adalah barang-barang inventaris. …
Perjanjian kerja merupakan awal dari lahirnya hubungan industrial antara pemilik modal dengan pekerja. Banyak perusahaan yang memakai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk menekan biaya bu…
Eksistensi platform digital sebagai sebuah platform ekonomi dalam ekosistem ekonomi digital keberadaannya saat ini telah melahirkan diskursus dan perdebatan yang menyentuh sisi fundamental pada upa…
Lelang termasuk perjanjian jual beli barang, karenanya terhadapnya berlaku syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 BW. Lelang merupakan suatu perjanjian tak bernama…
Tempat kedudukan Notaris telah ditentukan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Notaris harus menjalankan jabatan di kantor atau di tempat kedudukan yang ditunjuk baginya. Dalam praktikny…
Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang mana di dalam salah satu pasalnya yaitu Pasal 15 ayat (2) huruf f yang memberikan wewenang pada Notaris untuk…
Suatu kepailitan bukanlah sebuah kriminalitas, meskipun nantinya dalam prosses kepailitan akan dimungkinkan adanya kejahatan kepailitan. Subjek hukum yang dinyatakan pailit, tidak mutatis mutandi…
Hukum ketenagakerjaan yang mengatur hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, perintah dan upah pada dasarnya merupakan hubung…