Notaris dalam menjalankan jabatan dan tugasnya sebagai pejabat umum harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap negara dan masyarakat meskipun notaris bukanlah Pegawai Negeri yang juga harus di…
Bahwa Kepailitan Perseroan Terbatas dalam praktek ternyata tidak dibedakan antara Perseoan Terbatas (PT) yang telah memperoleh status Badan Hukum sebagaimana Pasal 7 ayat (4) UU nomor 40 tahun 20…
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis tentang pemberian kewenangan Majelis Kehormatan Notaris setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012, dan juga…
Fasilitas kredit Bank kepada nasabah dengan memperhatikan jaminan yang diberikan berupa hak atas tanah yang diikat dengan jaminan hak tanggungan untuk menjamin pelunasan piutangnya. Dalam perjalana…
Topik penelitian ini terkait dana talangan yang diberikan kepada kurator untuk melakukan perpanjangan hak guna bangunan yang merupakan obyek jaminan hak tanggungan oleh debitor pailit, dimana apabi…
Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa pelaku pembangunan rumah susun tidak dapat dinyatakan pailit/PKPU karena tidak memenuhi sya…
Tesis ini membahas perlindungan hukum bagi Kreditor Separatis terhadap tindakan Kurator yang melanjutkan usaha atas Harta Pailit yang dijaminkan dengan hak kebendaan. Penelitian ini bertujuan untuk…
Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitor yang memiliki kesulitan finansial untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga dikarenakan debitor tersebut tidak ma…
Latar belakang topik penelitian ini mengenai tanggung jawab PTN Badan Hukum atas sisa utang kepailitan badan usaha bukan badan hukum yang didirikannya. Sejak diundangkannya UU Pendidikan Tinggi. PT…
Skripsi bertautan dengan Hukum Kepailitan dengan metode penelitian hukum yuridis normatif. Dalam skripsi ini terkandung beberapa taktik dari beberapa disiplin ilmu hukum. Mulai teknik penyelidikan …