Dengan adanya paket perubahan pendaftaran jaminan fidusia, yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia …
Teknologi informasi muncul sebagai akibat semakin merebaknya globalisasi dalam kehidupan organisasi, semakin kerasnya persaingan bisnis, semakin singkatnya siklus hidup barang dan jasa yang ditaw…
Pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa mewajibkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk mengawasi atau mengendalikan kontrak yang telah ditandatanganinya. Oleh karena itu, diperlukannya aturan te…
Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah Limitasi Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : (a). …
Dalam praktek pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang dilakukan secara kontraktual, sering terjadi keterlambatan akibat kesalahan Penyedia barang/jasa dalam penyelesaian pekerjaan yang telah te…
Salah satu perbedaan pokok pengaturan penggunaan Surety bond berdasarkan Perpres 54/2010 adalah mengharuskan adanya ketentuan/klausul pencairan jaminan tanpa syarat (UnConditional) dalam kurun wa…
Dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara, negara mempunyai tugas untuk melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara demi meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Untuk melaksanakan tugas ut…
Penelitian ini membahas Subkontrak dalam Kontrak Kerja Konstruksi, dengan memfokuskan pada permasalahannya yaitu keabsahan subkontrak dalam kontrak kerja konstruksi mengingat seringnya kontraktor…
Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa, kontraktor berkewajiban memberikan Jaminan pelaksanaan untuk menjamin agar pelaksanaan kontrak dapat diselesaikan dengan baik. Jaminan pelaksanaan yang di…
Dalam rangka melaksanakan transaksi bisnis properti khususnya rumah susun seperti stand pusat perbelanjaan, maka pemaparan mengenai keabsahan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB), khususnya dal…