TESIS (4357) - Pelanggaran Standardisasi Produksi Dalam Perspektif Hukum Perl…
Guna menjamin barang yang beredar dalam perdagangan, pemerintah menetapkan suatu standar melalui regulasi untuk menjadikannya pedoman bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya. Pedoman terseb…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4357 Mar p
TESIS ( 4356 ) - Pelaksanaan Kekuasaan Penyidikan Oleh Kejaksaan Agung Sebaga…
ABSTRAK Pada Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan memberikan kewenangan bagi jaksa agung untuk melakukan penyidikan terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Hal tersebut a…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4356 Wid p
TESIS (4354) - Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Restoratif J…
Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (legal research), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual appro…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4354 Wij p
TESIS (4346) - Unsur Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Pejabat Pembuat Komitmen …
ABSTRAK Pedoman pengadaan diwujudkan dalam Perpres No 12/2021, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai salah satu pihak yang diberikan Diskresi dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). HPS s…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4346 Dac u
SKRIPSI (5577) - Wewenang Hakim Menilai Sendiri Kerugian Negara Dalam Mengadi…
Kewenangan menilai dan menghitung kerugian negara berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menimbulkan permasalahan dalam persidangan karena…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 5577
TESIS (4335) - Penegakan Hukum Oleh TNI AL Terhadap Penanganan Tindak Pidana …
Penegakan hukum di laut khususnya berkaitan dengan tindak pidana perikanan masih dihadapkan terhadap permasalahan regulasi, dalam hal ini kaitannya dengan intrumen hukum yang menyebutkan bahwa terd…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4335 Iri p
TESIS (4334) - Penyidikan Kembali Perkara Yang Dihentikan Penyidikannya (Sp3)…
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penghentian penyidikan akan tetapi didalam KUHAP ataupun RUU-KUHAP saat ini tidaklah mengatur secara jelas…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4334 Huz p
TESIS (4330) - Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Atas Perlakuan Sewenang-…
Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak mengatur secara eksplisit mengenai the right to remain silent dalam pemeriksaan khususnya pada tingkat penyidikan, sehingga hal tersebut menimbulkan probl…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4330 Mah p
TESIS (4323) - Pengambilalihan Piutang Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang Ti…
Kejahatan korupsi secara langsung maupun tidak langsung pastinya merugikan keuangan Negara. Beberapa koruptor dijatuhi pidana denda maupun uang pengganti, tetapi kebanyakan lebih memilih diganti de…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4323 Pra p
TESIS (4319) - Independensi Sistem Peradilan Pidana Militer di Indonesia
Peradilan Militer merupakan salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjadi pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakkan hukum dan keadilan de…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4319 Zah i
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah