Salah satu objek praperadilan adalah untuk menilai keabsahan suatu penghentian penyidikan. KUHAP tidak mengatur mengenai mekanisme penghentian penyidikan. Dalam praktik, apabila penyidikan dihentik…
Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 telah memperluas makna penyidik tindak pidana asal yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian U…
Peraturan perundang-undangan belum mengatur tentang kewenangan Jaksa Pengacara Negara mewakili untuk dan atas nama anak perusahaan BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam perkara perdata…
Munculnya konsep praperadilan di Indonesia merupakan salah satu upaya pemenuhan hak asasi manusia Persoalan yang muncul dalam penelitian ini adalah seiring dengan perkembangannya pasca Putusan Mahk…
Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Againts Corruption, 2003. Sampai saat ini, pemerintah Indonesia belum melakukan krimina…
Korban tindak pidana penipuan yang dirugikan oleh pelaku tindak pidana penipuan itu sendiri memiliki hak dan kesempatan untuk mendapatkan kembali kerugiannya. Terhadap pelaku tindak pidana bisa dib…
Tesis ini berjudul “Politik Hukum Pidana Kerja Sosial Dalam Hukum Pidana Indonesia” dengan 2 (dua) rumusan masalah yaitu: (1) Ratio legis pengaturan pidana kerja sosial dikaitkan dengan dengan …
Ide dasar dari penelitian ini adalah untuk menganalisa hakikat penerapan pemeriksaan acara singkat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, dan akibat hukum dari implementasi pemeriksaan acara sing…
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengkajian dan analisis secara kritis tentang pengaturan dan pelaksanaan tentang eksekusi barang bukti tindak pidana ringan dalam hukum positif di Indonesia…
Telah terjadi kekosongan hukum pada Peraturan Presiden di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berimplikasi pada Tindak Pidana Korupsi bila terdapat selisih harga pada pengadaan. Karena ter…