Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep serta penerapan denda damai dalam menyelesaikan tindak pidana ekonomi yang menyebabkan kerugian bagi perekonomian negara, sebagaimana diatur dalam P…
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjelaskan bahwasannya Pengurus PKPU memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola harta debito…
Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) untuk memeriksa Notaris terkait dugaan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a Permenkumham 17/2021 dapat menimbulkan overlapping kewen…
Di era Industri 4.0, masyarakat semakin mudah terkoneksi dengan internet, yang turut mendorong munculnya penyebaran scampage melalui sosial media sebagai modus operandi pelaku pembocoran data priba…
Dalam perkara yang menimbulkan luka maka kelengkapan formil pada berkas perkara salah satunya yang sangat penting adalah Visum et Repertum (VeR) yang berguna untuk dapat mengindentifikasi luka ya…
Tindak pidana yang berhubungan dengan motif keuntungan ekonomi seperti tindak pidana korupsi memerlukan pengaturan khusus tentang hukum acara mengenai pemeriksaan sidang tanpa kehadiran Terdakwa …
Dalam menangani tindak pidana perusakan hutan pada tahap penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan yang didasarkan pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 t…
Dalam penelitian ini diangkat dua rumusan masalah, yaitu: 1) Karakteristik tindak pidana penyebaran berita bohong yang menyebabkan kerusuhan; dan 2) Ius constituendum pengaturan tindak pidana penye…
Disertasi ini membahas tentang problematika yang menyebabkan bolak baliknya berkas perkara penanganan Pelanggaran HAM yang berat dari Komnas HAM selaku penyelidik ke Jaksa Agung selaku penyidik. Me…
Di dalam ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa pada saat penyidik akan melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang sifatnya sangat perlu dan mendesak sehingga tidak memungkinkan untuk…