TESIS (4301) - Perspektif Gender Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Per…

Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (legal research), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual appro…

TESIS (4299) - Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Transportasi Darat O…

Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (legal research), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual appro…

TESIS (4284) - Pemeriksaan Terhadap Anak Sebagai Saksi Korban Dalam Perkara P…

Masih terdapat banyak perbedaan pendapat khususnya dikalangan praktisi hukum dengan akademisi mengenai tata cara pemeriksaan terhadap anak sebagai korban dalam perkara tindak pidana non asusila. Ma…

TESIS (4288) - Justice Collaborator Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (legal research), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual appro…

TESIS (4285) - Penuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima Terkait Ketiadaa…

Tindak pidana Narkotika merupakan suatu tindakan yang terdiri atas kegiatan seperti: menyimpan, memperjualbelikan, dan menggunakan Narkotika tanpa hak dan izin resmi dari pihak terkait. Apabila ter…

SKRIPSI ( 5606) - Asas Ne Bis In Idem Dalam Penuntutan Perkara Pidana

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

5606

TESIS (3824) - Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan Nilai yang Kecil

Tesis ini berjudul “Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan Nilai Yang Kecil”. Korupsi menjadi suatu perilaku yang buruk dan mendapat stigma negatif di kalangan masyarakat secara luas…

TESIS (3828) - Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Hipnosis

-

TESIS (3850) - Kewenangan Pengadilan Militer Untuk Mengadili Pelaku Tindak Pi…

Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak memiliki pengertian yang diatur dalam KUHAP, bahwa lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak p…

SKRIPSI (5581) - Perlindungan Hukum Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Dalam…

Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (3KUHAP ́) menyatakan: 3Laporan adalah pemberitahuan \ang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kep…