Indonesia sebagai negara hukum memiliki arti bahwa kesemua tindakan bernegara maupun bermasyarakatnya diatur dengan hukum yang berlaku. Dalam rangka menegakan hukum tersebut, digunakanlah suatu ala…
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menentukan bahwa dalam penetapan tersangka harus didasari pada dua alat bukti dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangka. Sementara Pasal 2 ay…
Korporasi menjadi penyokong kehidupan modern yang memenuhi segala macam kebutuhan manusia sehingga menjadi alat bagi pemilik atau suatu negara untuk melakukan ekspansi ke negara lain dengan tujuan …
Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep serta penerapan denda damai dalam menyelesaikan tindak pidana ekonomi yang menyebabkan kerugian bagi perekonomian negara, sebagaimana diatur dalam P…
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjelaskan bahwasannya Pengurus PKPU memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola harta debito…
Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) untuk memeriksa Notaris terkait dugaan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a Permenkumham 17/2021 dapat menimbulkan overlapping kewen…
Di era Industri 4.0, masyarakat semakin mudah terkoneksi dengan internet, yang turut mendorong munculnya penyebaran scampage melalui sosial media sebagai modus operandi pelaku pembocoran data priba…
Dalam perkara yang menimbulkan luka maka kelengkapan formil pada berkas perkara salah satunya yang sangat penting adalah Visum et Repertum (VeR) yang berguna untuk dapat mengindentifikasi luka ya…
Tindak pidana yang berhubungan dengan motif keuntungan ekonomi seperti tindak pidana korupsi memerlukan pengaturan khusus tentang hukum acara mengenai pemeriksaan sidang tanpa kehadiran Terdakwa …
Dalam penelitian ini diangkat dua rumusan masalah, yaitu: 1) Karakteristik tindak pidana penyebaran berita bohong yang menyebabkan kerusuhan; dan 2) Ius constituendum pengaturan tindak pidana penye…