Proses peradilan terhadap tersangka tindak pidana korupsi yang meninggal dunia masih dapat berlanjut melalui gugatan secara perdata oleh JPN. Pasal 33 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pid…
Pemeriksaan bukti permulaan merupakan tahapan awal dalam penegakan hukum pidana perpajakan yang dapat dipersamakan dengan penyelidikan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan bukti permulaan d…
Kelemahan mendasar dalam penegakan hukum pidana adalah terabaikannya hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan. Hal ini d…
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst mengabulkan nota keberatan/eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa Gazalba Saleh dengan pertimbangan bahwasanya Jaksa Penu…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga independen yang diberikan wewenang penuh oleh konstitusi dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia. Salah satu fungsi KPK yakni melakuk…
Dalam menangani tindak pidana perusakan hutan pada tahap penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan yang didasarkan pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 t…
Skripsi yang berjudul “Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Kepada Anggota Polri Yang Menjadi Terdakwa Dengan Dikaitkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 2 Tahun 2017”, merupakan penelitia…
Salah satu upaya pemberantasan tindak pidana Korupsi adalah pengembalian aset yang dimiliki oleh negara. Upaya pengembalian aset negara ini dapat ditempuh melalui upaya penyitaan yang nantinya di…
Kasus pemberian imbal jasa atas rujukan bidan pada praktik lapangan disebut sebagai gratifikasi rujukan. Pertanyaan muncul karena pada dasarnya pemberian imbal jasa pada kasus bersifat transaksio…
Penegakan hukum terkait kasus penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah daerah masih merupakan suatu masalah hukum dalam sistem hukum Indonesia. Bagaimana tidak, pengaturannya yang beririsan …