Dalam menangani tindak pidana perusakan hutan pada tahap penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan yang didasarkan pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 t…
Skripsi yang berjudul “Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Kepada Anggota Polri Yang Menjadi Terdakwa Dengan Dikaitkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 2 Tahun 2017”, merupakan penelitia…
Salah satu upaya pemberantasan tindak pidana Korupsi adalah pengembalian aset yang dimiliki oleh negara. Upaya pengembalian aset negara ini dapat ditempuh melalui upaya penyitaan yang nantinya di…
Kasus pemberian imbal jasa atas rujukan bidan pada praktik lapangan disebut sebagai gratifikasi rujukan. Pertanyaan muncul karena pada dasarnya pemberian imbal jasa pada kasus bersifat transaksio…
Penegakan hukum terkait kasus penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah daerah masih merupakan suatu masalah hukum dalam sistem hukum Indonesia. Bagaimana tidak, pengaturannya yang beririsan …
Indonesia sebagai negara hukum memiliki arti bahwa kesemua tindakan bernegara maupun bermasyarakatnya diatur dengan hukum yang berlaku. Dalam rangka menegakan hukum tersebut, digunakanlah suatu ala…
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menentukan bahwa dalam penetapan tersangka harus didasari pada dua alat bukti dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangka. Sementara Pasal 2 ay…
Korporasi menjadi penyokong kehidupan modern yang memenuhi segala macam kebutuhan manusia sehingga menjadi alat bagi pemilik atau suatu negara untuk melakukan ekspansi ke negara lain dengan tujuan …
Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep serta penerapan denda damai dalam menyelesaikan tindak pidana ekonomi yang menyebabkan kerugian bagi perekonomian negara, sebagaimana diatur dalam P…
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjelaskan bahwasannya Pengurus PKPU memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola harta debito…