TESIS (3850) - Kewenangan Pengadilan Militer Untuk Mengadili Pelaku Tindak Pi…

Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak memiliki pengertian yang diatur dalam KUHAP, bahwa lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak p…

SKRIPSI (5581) - Perlindungan Hukum Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Dalam…

Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (3KUHAP ́) menyatakan: 3Laporan adalah pemberitahuan \ang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kep…

TESIS (4204) - Kekuatan Pembuktian Hasil Pemeriksaan Di Persidangan Untuk Pen…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

4204 Hut k

TESIS (3869) - Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi…

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (legal research), dengan menggunakan pendekatan masalah pendekatan perundang-undangan (statute approa…

TESIS (4208) - Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Pengujian …

Dalam perkembangan pengujian KTUN dengan batu uji AUPB pada UU 30/2014, diatur di dalam Pasal 10, bahwa AUPB sebagai batu uji KTUN terklasifikasi menjadi 2 (dua), yaitu 1) AUPB yang ditentukan di d…

SKRIPSI (5548) - Dewan Pengawas Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tenta…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

5548

SKRIPSI (5452) - Illicit Enrichment Dalam Tindak Pidana Korupsi

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

5452

SKRIPSI (5339) - Urgensi Pengaturan Suap di Sektor Swasta Sebagai Tindak Pida…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

5339

SKRIPSI (5331) - Kerugian Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Nomor 31 Ta…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

5331

SKRIPSI (5288) - Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Dana Hibah

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

5288