SKRIPSI (6611) - Schikking Pada Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kerugian Perek…

Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep serta penerapan denda damai dalam menyelesaikan tindak pidana ekonomi yang menyebabkan kerugian bagi perekonomian negara, sebagaimana diatur dalam P…

TESIS (4889) - Perlindungan Hukum Terhadap Pengurus Penundaan Kewajiban Pemba…

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjelaskan bahwasannya Pengurus PKPU memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola harta debito…

TESIS (4886) - Hubungan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dengan Oobstruc…

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) untuk memeriksa Notaris terkait dugaan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a Permenkumham 17/2021 dapat menimbulkan overlapping kewen…

TESIS (4869) - Pembocoran Data Pribadi Melalui Penyebaran Scampage Pada Sosia…

Di era Industri 4.0, masyarakat semakin mudah terkoneksi dengan internet, yang turut mendorong munculnya penyebaran scampage melalui sosial media sebagai modus operandi pelaku pembocoran data priba…

Tindak pidana narkotika

Edisi

-

ISBN/ISSN

979 450 467 X

Deskripsi Fisik

x, 182p. : 21 cm.,

Judul Seri

-

No. Panggil

345.0277 Mak t

TESIS (4199) - Nilai Kekuatan Bukti Visum Et Repertum Yang Dibuat Sebelum Pen…

Dalam perkara yang menimbulkan luka maka kelengkapan formil pada berkas perkara salah satunya yang sangat penting adalah Visum et Repertum (VeR) yang berguna untuk dapat mengindentifikasi luka ya…

TESIS (4100) - Peradilan In Absentia Sebagai Upaya Perampasan Aset Hasil Tind…

Tindak pidana yang berhubungan dengan motif keuntungan ekonomi seperti tindak pidana korupsi memerlukan pengaturan khusus tentang hukum acara mengenai pemeriksaan sidang tanpa kehadiran Terdakwa …

TESIS (1961) - Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Investor Dengan Akad Mudharaba…

Bank berdasarkan prinsip syari’ah atau bank syari’ah, berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi, yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada ma…

SKRIPSI (5826) - Kewenangan Penuntut Umum Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil K…

Dalam menangani tindak pidana perusakan hutan pada tahap penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan yang didasarkan pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 t…

SKRIPSI (3276) - Prosedur Penyitaan Dalam Penagihan Pajak Penghasilan Menurut…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

3276