Terdapat kekosongan hukum dalam perundang-undang terkait unsur yang dapat dikatakan merugikan negara sehingga mengindikasikan tindakan tersebut sebagai tindak pidana korupsi apabila kerusakan lin…
Fokus penelitian ini adalah pada peran Majelis Pengawas sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengawasi notaris. Peran tersebut meliputi pengusulan kepada Menteri untuk memberhentikan nota…
Salah satu objek praperadilan adalah untuk menilai keabsahan suatu penghentian penyidikan. KUHAP tidak mengatur mengenai mekanisme penghentian penyidikan. Dalam praktik, apabila penyidikan dihentik…
Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 telah memperluas makna penyidik tindak pidana asal yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian U…
Peraturan perundang-undangan belum mengatur tentang kewenangan Jaksa Pengacara Negara mewakili untuk dan atas nama anak perusahaan BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam perkara perdata…
Munculnya konsep praperadilan di Indonesia merupakan salah satu upaya pemenuhan hak asasi manusia Persoalan yang muncul dalam penelitian ini adalah seiring dengan perkembangannya pasca Putusan Mahk…
Salah satu upaya pemberantasan tindak pidana Korupsi adalah pengembalian aset yang dimiliki oleh negara. Upaya pengembalian aset negara ini dapat ditempuh melalui upaya penyitaan yang nantinya di…
Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Againts Corruption, 2003. Sampai saat ini, pemerintah Indonesia belum melakukan krimina…
Korban tindak pidana penipuan yang dirugikan oleh pelaku tindak pidana penipuan itu sendiri memiliki hak dan kesempatan untuk mendapatkan kembali kerugiannya. Terhadap pelaku tindak pidana bisa dib…
Sejak awal tahun 2019, Indonesia telah diserang wabah virus Covid-19 yang penyebaranya sangat cepat dan meluasmemberikan dampak di bidang ekonomi hingga terjadi Perlambatan Perekonomian Nasional.…