TESIS (3824) - Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan Nilai yang Kecil

Tesis ini berjudul “Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan Nilai Yang Kecil”. Korupsi menjadi suatu perilaku yang buruk dan mendapat stigma negatif di kalangan masyarakat secara luas…

TESIS (3828) - Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Hipnosis

-

TESIS (3850) - Kewenangan Pengadilan Militer Untuk Mengadili Pelaku Tindak Pi…

Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak memiliki pengertian yang diatur dalam KUHAP, bahwa lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak p…

SKRIPSI (5581) - Perlindungan Hukum Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Dalam…

Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (3KUHAP ́) menyatakan: 3Laporan adalah pemberitahuan \ang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kep…

TESIS (4204) - Kekuatan Pembuktian Hasil Pemeriksaan Di Persidangan Untuk Pen…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

4204 Hut k

TESIS (3869) - Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi…

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (legal research), dengan menggunakan pendekatan masalah pendekatan perundang-undangan (statute approa…

TESIS (4208) - Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Pengujian …

Dalam perkembangan pengujian KTUN dengan batu uji AUPB pada UU 30/2014, diatur di dalam Pasal 10, bahwa AUPB sebagai batu uji KTUN terklasifikasi menjadi 2 (dua), yaitu 1) AUPB yang ditentukan di d…

SKRIPSI (5881) - Diskresi Kepolisian Dalam Menentukan Prioritas Penanganan Pe…

Indonesia sebagai negara hukum memiliki arti bahwa kesemua tindakan bernegara maupun bermasyarakatnya diatur dengan hukum yang berlaku. Dalam rangka menegakan hukum tersebut, digunakanlah suatu ala…

SKRIPSI (5854) - Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Pemerintah Daerah Dalam…

Penegakan hukum terkait kasus penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah daerah masih merupakan suatu masalah hukum dalam sistem hukum Indonesia. Bagaimana tidak, pengaturannya yang beririsan …

SKRIPSI (5548) - Dewan Pengawas Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tenta…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

5548