DISERTASI (0064) - Prinsip Hukum Pengaturan Perizinan Kefarmasian

This dissertation is the result of the research on the implementation of legal principles in pharmaceutical license in Indonesia. The objective of the research is to find basis for legal reform, …

DISERTASI (0081) - Aspek Hukum Administrasi dalam Tindak Pidana Korupsi

Corruption still occurs in Indonesia, although law enforcement has been done exxceptionally. If it is carefully observed, the main target of the Law on Corruption Eradication (UUPTPK) is the civi…

DISERTASI (0083) - Penyerderhanaan Partai Politik Dalam Sistem Pemerintahan P…

After political reform in 1998, there was a strong need to amend the constitution, i.e. the UUD 1945. One of the result is purification of the presidential system and at the same moment reducing …

DISERTASI (0086) - Kedudukan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daer…

The dissertation takes title, “The Position of Provincial and District/Municipality Governments in the Formation of Regional Regulation”. The dissertation is concerned: (1) “Ratio legis” …

DISERTASI (0091) - Prinsip Hukum Dalam Tata Kelola Rumah Sakit

This research is aimed at trying to answer three legal issues: Firstly, whether the legal principles contained in the Hospital Act. Secondly, how the principles of liability and legal responsibil…

DISERTASI (0094) - Pengaturan Wewenang Dalam Pengelolaan Wilayah Laut

In general, this research is intended to find out legal regulation on marine arranggment. This research is expected to provide conceptual contribution with theoretical and practical validities ba…

DISERTASI (335) - Eksistensi Komisi Informasi Publik Terkait Prinsip Keterbuk…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

335 Set e

TESIS (3521) - Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil…

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan kejahatan jabatan. Berdasarkan la…

TESIS (2849) - Pertimbangan Dan Persetujuan Majelis Rakyat Papua Terhadap Pem…

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dibentuk Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam ran…

TESIS (2795) - Kewenangan Komisi Yudisial Setelah Berlakunya Undang - Undang …

Penelitian tesis ini bertujuan untuk menganalisis makna perluasan kewenangan Komisi Yudisial berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menganalisis pelanggaran ink…