Konstitusi Indonesia melalui Pasal 25A yang mengatur tentang wilayah negara menjadi kebijakan yang sangat penting. Namun Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 menginterpretasikan wilayah negara terdiri satu…
Norma konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (1) dan (2) UUD RI 1945 yang dijabarkan melalui ketentuan Pasal 9 Undang-undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden…
Pengaturan eksistensi partai politik lokal melalui otonomi khusus yakni UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, menempatkan partai politik lokal sebagai instrumen kekhususan suatu pemer…
Zakaria Anshori (031314153004). Keberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), dibimbing oleh Sukardi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan kriteria hukum …
Isu hukum yang diangkat dalam tesis ini adalah: (1) Karateristik perjanjian hibah Pemerintah Daerah dan (2) Akibat hukum Perjanjian Hibah Pemerintah Daerah. Sesuai dengan isu hukum yang di kaji, …
Di negara demokratis penyelenggaraan pemilihan umum merupakan hal yang absolut karena tanpa adanya pemilihan umum akan mengarah kepada bentuk pemerintahan yang monarki. Pemerintah yang sedang inc…
Penelitian tesis ini kewenangan penyidik Badan Narkotika Nasional untuk melakukan penyidikan Pencucian uang”, isu hukum pemberian wewenang akan dikaji dengan menjawab dua permasalahan hukum yan…
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan “Conceptual, statute and historical approach”. Melalui pendekatan tersebut, dalam penelitian ini dilakukan pengkajian seca…
Penelitian ini menggunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan “conceptual and statute approach”.Melalui pendekatan tersebut, dalam penelitian ini dilakukan pengkajian secar…
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan sebagai salah satu syarat penting sebagai manivestasi dari konsep negara hukum dan demokrasi. Kualitas dari penyelenggaraan Pemi…