SKRIPSI (2814) - Peran Serta Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Da…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

2814

TESIS (1204) - Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasi…

Dalam perkembangannya, sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah bergeser menjadi sistem pemilihan umum, sehingga kini dikenal dengan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kep…

SKRIPSI (2751) - Perlindungan Hukum Bagi Jemaat Aliran Ahmadiyah Di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

2751

SKRIPSI (3697) - Pengelolaan Keuangan Negara Oleh Menteri Keuangan Pasca Unda…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

3697

TESIS (4809) - Kedudukan Hukum Surat Keputusan Bersama Sebagai Produk Hukum P…

Penyelenggaraan aktifitas berbangsa dan bernegara kerap kali ditemukan adanya kekosongan hukum yang belum terwadahi melalui peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 …

TESIS (4090) - Pembentukan Peraturan Gubernur Berdasarkan Kewenangan Diskresi…

Tesis ini berjudul “Pembentukan Peraturan Gubernur Berdasarkan Kewenangan Diskresi Di Nusa Tenggara Barat” yang terdiri dari dua rumusan masalah yaitu Pertama, kedudukan dan dasar kewenangan …

TESIS (3471) - Eksistensi Izin Gangguan Sebagai Instrumen Hukum Pengendalian …

-

TESIS (3309) - Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa

Pasal 1 ayat (7) UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, “Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawarat…

TESIS (4697) - Mekanisme Perubahan Formal Undang-Undang Dasar Negara Republik…

ABSTRAK Perubahan formal UUD NRI 1945 tidak mewajibkan partisipasi masyarakat. Materi muatan UUD NRI 1945 merupakan political document di mana bahwa aktor yang berwenang dalam perubahan di Indon…

TESIS (3091) - Kepastian Hukum Pembatalan Peraturan Daerah Yang Berlaku Lama …

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 137/PUU-XIII/2015 mencabut kewenangan pemerintah untuk membatalkan peraturan daerah yang sebelumnya pemerintah secara aktif membatalkan. Pasca putusan tersebut…