Indonesia sebagai negara kesatuan mengakui konsep desentralisasi dan otonomi daerah sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemindahan Ibukota Negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) memberikan dam…
Isu hukum yang diangkat dalam tesis ini adalah: (1) Karateristik perjanjian hibah Pemerintah Daerah dan (2) Akibat hukum Perjanjian Hibah Pemerintah Daerah. Sesuai dengan isu hukum yang di kaji, …
Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bentuk Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 92/PUU-X/2012 dan Sinkronisasi Peraturan Per…
Di negara demokratis penyelenggaraan pemilihan umum merupakan hal yang absolut karena tanpa adanya pemilihan umum akan mengarah kepada bentuk pemerintahan yang monarki. Pemerintah yang sedang inc…
Pengaturan mengenai pengelompokan dan jenis hak atas tanah di Indonesia yang diatur di dalam UUPA begitu kompleks. Terdapat setidaknya tiga belas hak atas tanah yang digolongkan sebagai hak atas ta…
Penelitian tesis ini kewenangan penyidik Badan Narkotika Nasional untuk melakukan penyidikan Pencucian uang”, isu hukum pemberian wewenang akan dikaji dengan menjawab dua permasalahan hukum yan…
Perkembangan pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan di Indonesia yaitu dengan adanya amandemen terhadap Unadang-Undang Dasar 1945 yaitu pada Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan bahwa …
To achieve the goal of providing welfare state, the Indonesian government has to do government activities or programs planned by maximizing existing resources. Lack of revenue requires the Govern…