Persetujuan pemegang Hak Pengelolaan dalam pembebanan Hak Tanggungan atas Hak Guna Bangunan secara eksplisit tidak diatur dalam perundang-undangan, hal tersebut akhirnya melatar belakangi permasa…
Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan ha…
Hak Pengelolaan pada Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak…
Tesis ini berjudul “KEDUDUKAN HUKUM ANAK DI BAWAH UMUR DAN KEWARGANEGARAAN GANDA DALAM PENDAFTARAN TANAH MENURUT HUKUM PERTANAHAN NASIONAL” dengan 2 (dua) pokok permasalahan, yaitu: 1.Apa yang …
-The authority of provincial and municipal/city government in the land matters has shift due to the changes of regulation related to local government. At the time of Law Number 22 year 1999, the …
Sistem pemerintahan republik di Indonesia terdiri dari tiga cabang: yudisial (Mahkamah Agung), eksekutif (presiden), dan legislatif (Dewan Permusyawaratan Rakyat, Majelis Umum yang mewakili rakyat)…
Air tanah mempunyai 2 (dua) fungsi bagi manusia yaitu : Sebagai sumber alam yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia dan Bagian dari hidrologi dalam tanah yang mempengaruhi keseimbangan…
Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) menjadi salah satu kebijakan penting dalam rangka mengoptimalkan bisnis perbankan nasional. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan, akan memberikan manfa…