ABSTRAK Masyarakat hukum adat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara kesatuan republik Indonesia, senantiasa diakui keberadaannya di dalam kontitusi dan peraturan perundang-undangan. …
ABSTRAK Tesisiniberjudul “Akibat Hukum Terhadap Akta PPAT Yang Tidak Dibacakan” dengan 2 (dua) pokokpermasalahanyaitu : (1)Kewenangan PPAT dalam membuat akta tanah. (2)Akibat hukum…
ABSTRAK Penelitian ini mengkaji tentang pendaftaran akta jual beli (balik nama) yang ditolak oleh kantor pertanahan karena adanya catatan pada buku tanah (blokir). Prosedur dan syarat untuk melak…
ABSTRAK Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertindak selaku perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat dengan dasar kewenangan pada asas otonomi daerah, dalam pela…
ABSTRAK topik penelitian tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Terkait dengan Aplikasi Pengajuan Perpanjangan HGB (Analisis Keputusan Mahkamah Agung Nomor 2587 K / Pdt / 2010), untuk mengatasi m…
Topik penelitian adalah perlindungan hukum pemegang hak guna usaha atas pembatalan sertipikat Hak Guna Usaha Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nom…
terjadi sengketa. PPAT merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik yang berkaitan dengan tanah sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Metode penelitian yang d…
Judul Penelitian Pembatalan Sertipikat Hak Guna Usaha (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.31 PK/TUN/2011), dengan membahas permasalahan apa pertimbangan hukum dibatalkannya sertipikat HGU No.13/D…
Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah Kedudukan Eigendom Verponding Atas Penerbitan Sertipikat Yang Diperoleh Melalui Lelang. Hasil dari penelitian ini adalah: sebagai berikut: (a).…