Tanah Kas Desa merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh suatu Desa yang disebutkan didalam Pasal 1 angka 11 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa aset Desa merupakan baran…
Tanah dengan hak pengelolaan lahan (HPL) sebenarnya sudah tidak ada di Indonesia kecuali di kota Surabaya. Tanah dengan hak pengelolaan lahan (HPL) adalah tanah yang disewakan oleh pemerintah kot…
Pada tahun 2012, Keistimewaan Yogyakarta sebagai daerah istimewa semakin dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 7 ayat…
Tesis ini berjudul “Kepastian Hukum Tanah Aset Desa Yang Diperoleh Dari Reklamasi Pantai” dengan 2 (dua) pokok rumusan maslah yaitu: (1)Keabsahan tanah aset desa yang diperoleh dari reklamasi…
Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) maka pemerintah desa memiliki kewenangan secara luas untuk memanfaatkan segala sumber kekayaan desa, termasuk didalamnya tanah kas desa (TKD…
Notaris telah diberi kewenangan oleh UU No 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ket…
Ketidakjelasan batas-batas kawasan hutan dan tidak adanya rujukan peta pengelolan tanah dan kawasan hutan mengakibatkan adanya tumpang tindih antara hak atas tanah dengan kawasan hutan. Di Provin…
PPAT mempunyai peranan besar dalan peralihan hak atas tanah karena memiliki tugas membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam rangka melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebaga…
ABSTRAK Penelitian ini menceritakan tentang transfer Of Tanah Warisan Under The Ketentuan Pasal 111 ayat (3) PermenAgraria / Kepala Of The National Land Nomor 3 Of 1997. PPAT dan Notaris kedua…
Mengenai peraturan yang berkaitan dengan PPAT tidak ditemukan ketentuan mengenai akibat hukum penandatanganan akta diluar wilayah jabatan PPAT terhadap keotentikan akta PPAT. Hal ini berbeda deng…