TESIS (4767) - Wewenang Satpol PP Kota Surabaya dalam Rangka Penegakan Peratu…

Adapun salah satu pemerintah daerah kota yang juga diberikan kewenangan untuk mengelola barang milik daerah adalah Kota Surabaya, tetapi ada salah satu permasalahan hukum terkait dengan barang mili…

TESIS (4766) - Akses Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Y…

Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka pengaturan keuangan Desa menjadi mandiri, biasanya didasari pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Salah satu pendapatan de…

TESIS (3683) - Karakteristik Keputusan Pembebanan Terhadap Bendahara Oleh Bad…

-

TESIS (3600) - Perlindungan Hukum Dalam Jual Beli Tanah Kavling Melalui Perja…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

3600 Aff p

TESIS (4745) - Kedudukan Hukum Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Dalam …

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 (UU IKN) Tentang Ibu Kota Negara mewujudkan perpindahan ibu kota dari Jakarta menuju Penajam Paser Utara. Perpindahan tersebut sudah diwacanakan Presiden…

TESIS (4744) - Sinkronisasi Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Penge…

Aspek keuangan menjadi salah satu aspek utama yang harus diperhatikan dalam pembangunan IKN. Otorita IKN sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu K…

TESIS (4741) - Hak Guna Usaha Yang Berasal Dari Perjanjian Kemitraan Dengan B…

ABSTRAK Hak Guna Usaha merupakan salah satu hak atas tanah yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hak Guna Usaha merupakan hak atas tanah …

TESIS (4738) - Pembentukan Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah Pasc…

Tesis ini berjudul “Pembentukan Struktur Dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja Dan Unda…

TESIS (4730) - Pengawasan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Dala…

Pemberian otonomi khusus untuk Provinsi Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua berimplikasi pada pemberian dana otonomi khusus yang diberikan…

TESIS (3392) - Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah Menurut Peraturan Peme…

Dalam hukum positif Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dikonsturksikan sebagai pembantu kepala kantor dalam pelaksanaan pendaftaran tanah untuk melaksakan kegiatan-kegiatan tertuntu, yaitu membuat…