ABSTRAK Negara Indonesia bertanggung jawab menyelenggarakan Pelayanan Publik kepada semua rakyatnya sesuai dengan UUD 1945. Pelayanan Publik mencakup barang, jasa, dan administrasi, diatur oleh UU…
Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewizjde) harus dilaksanakan berdasarkan prinsip negara hukum dan asas keadilan dala…
Pada tahun 1993, PT Pelindo mengajukan permohonan hak atas tanah yang merupakan tanah oloran dengan status Hak Pengelolaan yang diajukan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik, Da…
Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjadi dasar untuk melaksanakan pembangunan di sektor pertanahan yang bertujuan sebagai suatu bentuk pe…
Pandemi covid-19 yang tidak segera usai menyebabkan pembangunan desa dapat dimungkinkan terganggu. UU Nomor 2 Tahun 2020 berawal dari Perppu yang mana memang dibuat karena adanya keadaan yang dar…
Perkembangan yang signifikan terkait teknologi informasi telah mengubah sistem konvensional menjadi sistem digital. Penggunaan teknologi dianggap sebagai alternatif yang lebih efisien sehingga per…
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai kedudukan hukum keuangan Desa dalam sistem tata kelola keuangan negara, hal ini dikarenakan menurut penulis, ada terjadi perbedaan dalam …