Pada Nopember 2000, Departemen Kehakiman dan HAM (DepkehHAM) secara khusus Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), melalui Koperasi Pengayoman Departemen DepkehHAM (KPPDK) menjal…
Kontrak konstruksi diatur dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UU No. 18/1999) dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang P…
Prinsip ini mempunyai fungsi yang sangat penting dalam hukum kontrak kerja konstruksi. Pembatasan itikad baik dalam pembuatan kontrak kerja konstruksi sangat sulit ditentukan, namun pada umumnya …
Karakter hubungan hukum perjanjian (kontrak) bank garansi berpedoman pada format yang ditentukan dalam Pasal 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 te…
Perjanjian-perjanjian, atau yang lazim disebut sebagai kontrak, tidak boleh menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk perjanjian adalah Burgerlijk W…
Pengembalian aset korupsi melalui instrumen hukum perdata dalam tindak pidana korupsi, secara umum mengikuti ketentuan yang diatur dalam UU PTPK maupun hukum acara perdata dan BW. Pengembalian ke…
The main issue in this research is about the limitation provisions in third party intervention in arbitration according to Act No. 30 of 1999 on alternative dispute settlement and arbitration. T…
-
Penelitian hukum mengenai perjanjian kerjasama antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan pihak ketiga dalam rangka kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi berusaha menghasilkan sebuah penjel…
Sebelum dilaksanakan pekerjaan konstruksi, diadakan terlebih dahulu proses lelang. Setelah salah satu penyedia jasa peserta lelang dinyatakan memenangkan lelang, maka penyedia jasa tersebut harus…