Pengertian praperadilan berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHP adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan dengan cara yang diatur dalam undang-undang ini, yaitu apakah penangkapa…
Sistem (teori) pembuktian hukum berdasarkan undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijsstelsel/bewijstheorie) memiliki dua bagian yang mendasar, yaitu antara sisi subjektif (keyakinan h…
The conspiracy in Article 15 of the PTPK Act can’t refer to the formulation of Article 88 of the Criminal Code. The criminal conspiracy in the PTPK Act is clearly regulated and law enforcement …
Perkembangan di bidang perekonomian yang semakin pesat membawa konsekuensi semakin seringnya penggunaan suatu kontrak/perjanjian baku di kalangan para pelaku bisnis. Perbankan sebagai lembaga yan…
Undang-Undang No 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa Gratifikasi bukan merupakan delik,…
The title of this dissertation is "Third Party Asset Confiscation in Corruption". The research aimed was analysing a meaning of asset confiscation to a third party in corruption as provided for i…
Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan di Indonesia saat ini telah mengalami perkembangan. Secara khusus dalam tahapan penyidikan tindak pidana korupsi, penyidik tidak hanya dilengkapi …