Dengan adanya paket perubahan pendaftaran jaminan fidusia, yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia …
Penelitian ini membahas Subkontrak dalam Kontrak Kerja Konstruksi, dengan memfokuskan pada permasalahannya yaitu keabsahan subkontrak dalam kontrak kerja konstruksi mengingat seringnya kontraktor…
Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa, kontraktor berkewajiban memberikan Jaminan pelaksanaan untuk menjamin agar pelaksanaan kontrak dapat diselesaikan dengan baik. Jaminan pelaksanaan yang di…
Pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa mewajibkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk mengawasi atau mengendalikan kontrak yang telah ditandatanganinya. Oleh karena itu, diperlukannya aturan te…
Salah satu perbedaan pokok pengaturan penggunaan Surety bond berdasarkan Perpres 54/2010 adalah mengharuskan adanya ketentuan/klausul pencairan jaminan tanpa syarat (UnConditional) dalam kurun wa…
Dalam rangka melaksanakan transaksi bisnis properti khususnya rumah susun seperti stand pusat perbelanjaan, maka pemaparan mengenai keabsahan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB), khususnya dal…
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai penagihan utang pajak berdasarkan asas good governance untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengetahui berbagai macam kendala yan…
Notaris mempunyai kewenangan membuat akta terutama mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepent…