DISERTASI (0094) - Pengaturan Wewenang Dalam Pengelolaan Wilayah Laut

In general, this research is intended to find out legal regulation on marine arranggment. This research is expected to provide conceptual contribution with theoretical and practical validities ba…

DISERTASI (335) - Eksistensi Komisi Informasi Publik Terkait Prinsip Keterbuk…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

335 Set e

TESIS (2849) - Pertimbangan Dan Persetujuan Majelis Rakyat Papua Terhadap Pem…

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dibentuk Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam ran…

TESIS (2795) - Kewenangan Komisi Yudisial Setelah Berlakunya Undang - Undang …

Penelitian tesis ini bertujuan untuk menganalisis makna perluasan kewenangan Komisi Yudisial berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menganalisis pelanggaran ink…

DISERTASI (393) - Perlindungan Hukum Hak Orang Asli Papua Dalam Perspektif O…

Perlindungan hukum terhadap Hak Orang Asli Papua dalam Perspektif Otonomi Khusus memberikan gambaran konsep keberagaman dalam negara kesatuan yang setidaknya memberikan pembangunan otonomi khus…

DISERTASI (391) - Pengujian Tindakan Maladministrasi yang Dilakukan Calon Pet…

Penelitian ini menganalisi tentang pengujian tindakan maladministrasi oleh calon petahana dalam sengketa Pilkada, terutama yang terkait dengan prinsip asas pemerintah yang baik dalam sistem pemer…

TESIS (2396) - Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Informas…

Sejalan dengan perkembangan zaman maka perkembangan urusan publik semakin kompleks dan beragam. Informasi publik tersebut sangat dibutuhkan oleh warga negara untuk mempertahankan hidup dan mengem…

TESIS (4353) - Tanggung Gugat Pemerintah Dalam Penyerahan Urusan Konkuren Ter…

Kebijakan pemerintah yang diwujudkan melalui program kerja dan dituangkan dalam pemerintahan yang diwujudkan melalui program kerja dan dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran merupakan salah …

DISERTASI (362) - Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk) Dalam Proses …

Penelitian disertasi ini berjudul “TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH” bertujuan a. untuk Menemukan hakekat eksistensi Pejabat Pembuat …

TESIS (3945) - Pencabutan Izin Pemakaian Tanah (IPT) yang Berakhir Masa Berla…

PENCABUTAN IZIN PEMAKAIAN TANAH (IPT) YANG BERAKHIR MASA BERLAKUNYA DAN TIDAK DIPERPANJANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH Izin Pe…