TESIS (4022) - Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Atas Aset Yang Dirampas T…

Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perolehan kembali barang miliknya yang dirampas dalam tindak pidana. Pihak ketiga pemilik barang dalam perkara pidana sering …

TESIS (4020) - Peran Kejaksaan Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dal…

Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (legal research), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual app…

TESIS (2808) - Eksekutor Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsI Yang Penunt…

Berangkat dari definisi jaksa dan penuntut umum, ada baiknya kita simak kewenangan penuntut umum dan kewenangan jaksa KPK. Secara tegas KUHAP memisahkan kewenangan penuntut umum dan jaksa. Kewena…

TESIS (2752) - Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Memeriksa d…

Perlu digarisbawahi bahwa di dalam UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan bukan tentang pengadilan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korup…

TESIS (4608) - Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Dibidang …

Kerugian keuangan negara tidak dijelaskan dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi. Terkait kerugian keuangan negara dapat ditemukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Undang Undang Tindak Pida…

TESIS (2707) - Kewenangan Praperadilan Dalam Menguji Keabsahan Penetapan Ters…

ABSTRAK Tesis ini menggunakan judul “Kewenangan Praperadilan Dalam Menguji Keabsahan Penetapan Tersangka”. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memperoleh argumentasi mengenai obyek perkar…

DISERTASI (331) - Penggabungan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pi…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

331

TESIS (2469) - Masa Tunggu Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Sistem Peradilan Pi…

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih menerapkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana berat seperti tindak pidana narkotika, tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana lainnya. Bahwa …

TESIS (2452) - Penerapan Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pengganti Pid…

Penerapan pidana denda bagi terpidana terutama dalam perkara korupsi belum sepenuhnya dapat diterapkan secara efektif. Hal ini disebabkan adanya sejumlah kendala teknis, salah satunya adalah terk…

TESIS (2450) - Implikasi Yuridis Terhadap Moratorium Remisi Bagi Narapidana T…

Moratorium Remisi dikeluarkan oleh Dirjen Pemasyarakatan yang tidak memiliki kewenangan dalam hal pemberian efek jera terhadap narapidana tindak pidana korupsi karena kewenangannya berada pada ke…