Isu hukum yang diteliti adalah : (1). Dasar filosofis Non-Conviction Based Asset Forfeiture hasil tindak pidana korupsi; dan (2). Pengaturan Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam undang-und…
Paragraph (1) of Article 1 of the Indonesian Notary Law states that: "A notary is a public official authorized to produce authentic deeds, as well as to perform other tasks stated by this statute…
ABSTRACT CORPORATE DISSOLUTION AS THE ALTERNATIVE OF CRIMINAL PURSUIT IN CURRUPTION The reality that corporations can do the corruption has been approved when The Laws No. 31 1999 a…
Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (legal research), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual app…
Adanya perbedaan pemaknaan pasal dalam undang-undang tindak pidana korupsi khususnya Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 19…
The main topic of this research is focusing on maladministration in issuing mining license that implicates criminal offense. This work would systematically examine as follow; (1) philosophy-base …
Penanganan delik penyertaan (deelneming) yang dilakukan secara bersama-sama oleh mereka yang tunduk dalam yustisiabel peradilan umum dan yustisiabel peradilan militer diselesaikan secara koneksitas…
Bentuk pengawasan terhadap penyidik tindak pidana dalam perkara koneksitas yaitu praperadilan. Dasar pemeriksaan praperadilan salah satunya adalah proses penyidikan dimana penyidikan tindak pidana …
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (legal research), dengan menggunakan pendekatan masalah pendekatan perundang-undangan (statute approa…
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengalami perubahan yang cukup signifikan di…