Pelaksana kekuasaan penuntutan di Indonesia juga dilakukan oleh lembaga selain Kejaksaan, yakni KPK dan Oditur Militer yang masing-masing melakukan penuntutan secara sendiri-sendiri (trialisme penu…
Pendekatan restorative justice dianggap sebagai alternatif penanganan korupsi di Indonesia namun restorative justice dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi belum diatur dalam undang-undang pe…
Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang tergolong ke dalam white colar crime yang memungkinkan pelaku tindak pidana korupsi mengalihkan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai bentu…
Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional turut meningkatkan peran serta pihak swasta, salah satunya di bidang pembiayaan kendaraan bermotor atau biasa disebut sebagai leasing. P…
Di Indonesia sudah banyak penyelesaian perkara pidana atas dasar restorative justice oleh Polri. Keberadaan permukiman ini sebelumnya hanya berdasarkan surat edaran. Peraturan Kapolri baru terbent…
Dalam melaksanakan tugasnya, para Pengguna Anggaran (selanjutnya disingkat PA) berwenang menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (selanjutnya disingkat KPA) pada setiap instansi dan unit pelaksana tugasny…
Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) memberikan kewenangan baru kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk memeriksa kerugian keuangan negara a…
Hak normatif pekerja adalah hak dasar pekerja dalam suatu hubungan kerja yang dilindungi dan dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanj…
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Lembaga Dewan Perwakilat Rakyat Dalam Melaksanakan Hak Angket Atas Tindakan Obstruction Of Justice, tujuan penelitian yaitu mengkaji dan menemukan Obstruction of …
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tindak pidana perdagangan pengaruh (trading influence) dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan menganalisis bentuk form…